Warga Kompleks Taman Sakura Indah Di Bandung Kekhawatiran Pasokan Air Bersih
Warga penghuni Kompleks Taman Sakura Indah di Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung mengalami kekhawatiran besar terkait rencana pengembang yang akan memutus pasokan air bersih pada 15 Oktober 2025 mendatang. Di kompleks tersebut terdapat sekitar 150 rumah yang bergantung sepenuhnya pada sistem distribusi air milik pengembang.
Rencana pemutusan air oleh pengembang diketahui melalui surat pemberitahuan resmi yang diterima warga beberapa waktu lalu. Surat tersebut menyebutkan bahwa penghentian pasokan air bersih akan dilakukan dengan alasan teknis dan administratif. Kabar ini langsung memicu kekhawatiran warga karena hingga kini perumahan tersebut belum terhubung ke jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening.
Selama ini, 150 rumah di kompleks tersebut bergantung pada sistem distribusi air milik pengembang. Hal ini membuat warga merasa tidak aman dan khawatir akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih mereka jika pasokan diputus.
Respons Pemkot Bandung
Warga kemudian menyampaikan keresahan dan keluhan kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin, agar dapat dicarikan solusi. Pada Sabtu (11/10/2025), Erwin turun langsung meninjau lokasi dan berdiskusi dengan warga Kompleks Taman Sakura Indah.
"Kami tidak punya alternatif lain. Kalau air dari pengembang diputus, 150 rumah di sini akan kesulitan. Kami berterima kasih karena laporan kami langsung direspons cepat oleh Pak Wakil Wali Kota," kata salah seorang warga, Irfan.
Menanggapi laporan warga tersebut, Erwin memastikan telah menyiapkan langkah cepat melalui koordinasi dengan Perumda Air Minum Tirtawening maupun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung. Dia menyebut ada dua solusi yang disiapkan.
Solusi Darurat dan Jangka Panjang
"PDAM siap menyalurkan air bersih sebanyak 20 tangki per hari, jika pasokan benar-benar dihentikan pada 15 Oktober. Kedua, DPKP akan menindaklanjuti opsi pengeboran air tanah dengan memanfaatkan lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos)," kata Erwin.
Penyaluran air, lanjut dia, akan dilakukan langsung ke blok-blok perumahan terdampak, dengan memastikan pembagian berjalan tertib dan merata. Namun, langkah itu bersifat tanggap darurat, sambil menunggu penyelesaian administratif dan teknis dari pengembang.
Erwin menambahkan, Pemkot Bandung juga menyiapkan langkah jangka panjang agar warga memiliki sumber air mandiri. DPKP telah ditugaskan melakukan kajian cepat untuk membangun sumur bor di lahan fasum atau fasos yang tersedia di perumahan tersebut.
"Kami akan segera meninjau lokasi fasum atau fasos yang bisa dimanfaatkan untuk pengeboran, ini solusi permanen supaya warga tidak tergantung lagi pada sistem air milik pengembang. Terpenting, legalitas lahan dan kondisi sumber airnya memungkinkan," katanya.
Tanggung Jawab Pemerintah
Erwin menegaskan bahwa langkah cepat ini merupakan wujud kehadiran pemerintah sebelum masalah berkembang menjadi krisis sosial. Dia tidak ingin ada warga yang kesulitan air hanya karena persoalan administratif antara pengembang dan penghuni.
"Kami tidak menunggu sampai air benar-benar berhenti. Pemerintah hadir lebih dulu untuk memastikan 150 rumah ini tetap mendapat pasokan air. Hak warga atas air bersih harus dijaga karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," tegasnya.
Dia juga meminta warga tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan provokatif. "Kami ingin semua pihak tetap kondusif. Pemerintah menjadi penengah, memastikan hak warga terlindungi, dan mencari jalan terbaik agar layanan publik tidak terganggu," tukasnya.