Korupsi di Era Nadiem: Chromebook Harga Resmi Rp 5 Juta Terjual dengan Harga Ganda

Factorytech.my.id.CO.ID, oleh Bambang Noroyono

Belanja laptop chromebook Hanyalah satu dari berbagai kasus pemeriksaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang kini sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Akan tetapi, pembelian laptop bagi para pelajar di sana telah menjadikan kasus ini sebagai dugaan kerugian keuangan negara tertinggi selama masa Menkumham Nadiem Makarim menjabat.

Tim penyelidik dari Jampidsus telah menemukan bahwa biaya untuk satuunit laptop adalah sekitar Rp 5 hingga Rp 7 juta. Akan tetapi, berdasarkan keterangan Kapuspennhum Kejaksaan Harli Siregar, pihak penegakan hukum juga mendapati ada pembengkakan harga yang melebihi Rp 10 juta setiap unit-nya.

Kenapa hal tersebut bukan menjadi permasalahan (terkait korupsi)? Karena pada saat pemesanannya, harga barangnya sekitar Rp 5 sampai 7 juta, namun pembayarannya adalah Rp 10 juta untuk setiap unit. chromebook -"Itu miliknya," ujar Harli ketika ditanya oleh media di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada hari Selasa, 3 Juni 2025.

Harli menerangkan, dalam penganggaran chromebook Itulah, bahkan masalahnya masih berlanjut. Menurut dia, dari hasil investigasi ditemukan bahwa program digitalisasi pendidikan yang dirancang oleh kementerian tersebut mencakup total biaya sebesar Rp 9,9 triliun. Biaya ini meliputi pembelian laptop juga. chromebook tersebut.

Anggaran tersebut terdiri atas dana sebesar Rp 3,82 triliun yang berasal dari Dana Satuan Pendidikan (DSP), serta dana senilai Rp 6,39 triliun yang diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK). DANA ini biasanya mengalir dari arus keuangan pemerintahan pusat menuju pemerintahan daerah. "Hal yang memicu masalah adalah" kan juga dalam Anggaran Dasar (DAK). Sebab dananya tersebut kan dikirim ke wilayah-wilayah guna pembelian chromebook Hal itu dilakukan melaluivendor yang telah ditetapkan (oleh kementerian)," jelas Harli.

Dalam pemilihan para vendoor ini, menurut Harli, merupakan akar utama dari kasus-kasus suap di dalam program dan proses pengadaan tersebut. Sebab, sebagaimana dikatakan Harli, penyelidik telah mendeteksi adanya persetujuan-persetujuan khusus yang dirancang dengan sengaja untuk memfavoritkan beberapa pihak tertentu.

Oleh karena itu, hal ini ditujukan pada beberapa penyedia spesifik yang telah disebutkan awalnya, dengan adanya kolusi dan persetujuan bersama untuk melakukan tindakan tersebut," jelas Harli. Meskipun demikian, menurut Harli, uji coba program digitalisasi pendidikan lewat pembelian laptop sedang berlangsung. chromebook Hal tersebut telah dijalankan pada tahun 2020.

Berikutnya, menurut Harli berdasarkan tes penggunaan tersebut, chromebook yang diumumkan tak cocok dengan standar saat mewujudkan proyek digitalisasi pendidikan tersebut. " Kan sebelumnya telah dilakukan pengujian dengan mencoba ribuan kali chromebook Namun, disebutkan sebagai tidak memenuhi syarat karena tak sesuai dengan spesifikasi. Meski demikian, chromebook -Yang terus berlanjut adalah hal tersebut sehingga proses digitalisasi pendidikan menjadi tertunda," ujar Harli.

Menurut Harli, hasil percobaan tersebut chromebook Pada tahun 2020, hal ini dianggap tidak cocok karena laptop yang menggunakan sistem operasi khusus tersebut memerlukan koneksi internet. Menurut Harli, meskipun demikian, kenyataannya tidak semua wilayah yang menerima Chromebook untuk mengdigitalkan pendidikan tersebut memiliki akses ke internet.

Hal itu, menurut Harli, menjadi alasan untuk mengadakan pembelian laptop. chromebook Hal tersebut tidak sesuai kegunaannya. Akibatnya, dianggap sebagai bagian dari kerugian negara.

"Terkait dengan kerugian negara, besarnya nilai belum bisa dipastikan saat ini, sebab masih dalam proses perhitungan oleh tim investigasi yang ada di Jampidsus serta auditor pemerintah. Nantilah kita lihat apakah hal itu berujung pada total loss atau tidak setelah mendapatkan hasil akhir," jelas Harli.

Penyelidikan mengenai kasus suap di Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi ini hingga saat ini belum mendakwa siapa pun. Namun telah ada sekitar 28 orang saksi yang dimintai keterangannya. Selain itu, regu investigasi dalam Divisi Penuntutan Spesial Jaksa juga telah menyita barang-barang dari tiga lokasi tempat tinggal para pejabat spesialis serta anggota tim teknikal Menteri Nadiem.

Tiga anggota tim spesialis dan kelompok teknikal ini terdiri dari Fiona Handayani (FH) serta Juris Stan (JS), bersama dengan Ibrahim Arief (IA). Menurut pernyataan Harli, seharusnya FH melaksanakan tes di Jampidsus pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025, sementara JS akan melakukan hal yang sama pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025.

“Dua-duanya nggak datang,” ujar Harli.

Pada hari Rabu (3/6/2025), tim investigasi merencanakan pemeriksaan untuk IA.

Untuk Nadiem Makarim, Harli menyebut bahwa pemeriksaannya pasti akan berlangsung. Dia menjelaskan hanya perlu menantikan kapan tim penyidikan Jampidsus akan mengirimkan surat panggilan.

"Orang mana pun, atau pihak apa pun yang dianggap oleh penyidik memiliki hubungan erat dengan kasus ini, saya rasa hal tersebut akan dikerjakan (pemeriksaan). Sebab itu merupakan keperluan dalam proses penyelidikan," jelas Harli.

Komik Si Calus: Di Sekolah - (Factorytech.my.id/Daan Yahya)