Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kritik terhadap Dampak Lingkungan
Pantau Gambut, sebuah organisasi yang fokus pada perlindungan lahan gambut, menyoroti berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tidak memperhatikan aspek lingkungan. Menurut Wahyu Perdana, Manajer Advokasi, Kampanye, dan Komunikasi Pantau Gambut, banyak proyek PSN dijalankan dengan alasan percepatan ekonomi, namun melewati proses penting dalam kajian dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Banyak proyek yang dibungkus atas nama PSN karena status itu memungkinkan mereka melewati banyak proses dan perangkat perlindungan lingkungan. Padahal, dampak ekologisnya sudah terlihat nyata, mulai dari perubahan tata ruang hingga perluasan kawasan hutan untuk kepentingan industri,” kata Wahyu.
Ia menjelaskan bahwa status PSN telah memudahkan proyek memperoleh izin tanpa pengawasan yang ketat. Dalam banyak kasus, pemerintah pusat bahkan dapat langsung mengubah tata ruang dan kawasan hutan melalui peraturan menteri untuk membuka jalan bagi proyek tersebut.
Gugatan Judicial Review terhadap Proyek PSN
Pantau Gambut bersama YLBI dan 12 organisasi masyarakat sipil lain saat ini tengah mengajukan gugatan judicial review terhadap sejumlah proyek PSN, termasuk yang berada di Merauke, Rempang, dan Kalimantan. Gugatan itu juga didukung oleh 12 warga yang terdampak langsung di lapangan, terutama dari komunitas masyarakat adat.
Wahyu menambahkan bahwa pola tersebut mencerminkan bagaimana pertimbangan ekonomi jangka pendek dan kepentingan korporasi besar lebih dominan dibanding visi keberlanjutan dan keadilan sosial.
“Jadi, kami akhirnya melihat indikasi kuat pertimbangannya lebih pada faktor ekonomi, dibanding kemudian melihat ini dalam langkah menuju net zero emission,” ujar Wahyu.
Kritik terhadap Kebijakan Energi Hijau
Kritik Pantau Gambut juga menyinggung pola yang berulang di sektor energi hijau. Program subsidi biodiesel dari sawit, misalnya, yang semula dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi petani, justru hanya dinikmati oleh segelintir perusahaan besar.
“Subsidi biodiesel itu seharusnya digunakan untuk replanting kebun rakyat. Tapi kenyataannya, justru dominan dinikmati oleh sepuluh pemain besar di industri sawit,” kata Wahyu.
Kekhawatiran yang sama kini muncul dalam kebijakan campuran 10% etanol (E10) pada bahan bakar minyak yang juga dinilainya akan berdampak besar bagi hutan di Indonesia.
“Kalau kemudian itu dibiarkan berlanjut, maka yang pada permukaan hanya seakan-akan bauran campuran etanol begitu, hal mendasarnya terjadi perubahan tutupan lahan. Jangan lupa, ini bukan modus pertama kali,” tegasnya.
Perspektif Pemerintah terhadap PSN
Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 proyek dan program sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk periode 2025-2029. Jumlah PSN ini lebih rendah dibandingkan dengan 228 proyek dan 16 program yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024.
Dari total 77 proyek, sebanyak 47 program merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Prabowo hanya menambahkan 30 proyek baru, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah.
Terkait proyek PSN food estate yang menuai kritik, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebut, wilayah untuk PSN dibangun di lahan milik negara dan tidak berpenghuni.
“Kan ini hutan, punya negara. Enggak ada (pembebasan lahan), belum ada penduduknya. Enggak ada yang bermukim disitu,” kata Nusron Wahid kepada media beberapa waktu lalu.
Factory Tech juga telah meminta tanggapan kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengenai hal ini, namun hingga berita ini ditulis, Kemenhut belum memberikan jawaban.