Efisiensi Penggunaan Listrik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memulai berbagai inisiatif efisiensi penggunaan listrik dalam beberapa bulan terakhir. Tujuan utamanya adalah untuk menyesuaikan penggunaan energi secara lebih optimal pada tahun 2026 mendatang. Inisiatif ini dilakukan sebagai respons terhadap arahan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menginginkan penghematan anggaran akibat pemotongan dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp2,4 triliun.
Kabag Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat, Agus, menjelaskan bahwa pembatasan penggunaan listrik sudah dilakukan di lingkungan Gedung Sate dan aset lainnya yang dikelola oleh Biro Umum. Fokus utamanya adalah pada waktu malam hari. “Malam juga kan biasanya seperti lampu Gedung Sate sampai jam 00.00 WIB, saat ini cuma sampai jam 21.00 WIB saja,” ujarnya.
Selain itu, pembatasan penggunaan listrik juga dilakukan di area dalam perkantoran Gedung Sate. Setiap ruangan yang tidak digunakan akan dimatikan listriknya. Hasil dari efisiensi tersebut dapat dilihat dari tagihan pembayaran listrik setiap bulannya pada 41 aset yang dikelola Biro Umum. “Listrik dari bulan ini sudah ada pengurangan, penggunaan listrik Agustus yang dibayar September, kurang lebih Rp314,63 juta dari 41 titik, terus September dibayar Oktober Rp282,1 juta. Jadi sekitar Rp32 jutaan, pengurangannya,” tambahnya.
Langkah-Langkah Efisiensi yang Akan Dilakukan
Ke depan, pembatasan penggunaan listrik akan dilakukan lebih signifikan, sambil menunggu arahan teknisnya. Agus menyampaikan bahwa pihaknya akan melaksanakan apa yang menjadi arahan Gubernur Dedi Mulyadi dalam pertemuan di Sabuga, Abdi Nagari Nyulam Hari. Beberapa poin arahannya termasuk penghematan listrik, air, internet, perjalanan dinas, belanja barang jasa, dan makan minum.
Sementara terkait makan minum, Agus mengaku belum melakukan ujicoba dan memilih menunggu arahan teknisnya. “Arahan dari Pak Gubernur kan nanti kalau rapat-rapat hanya disediakan minum saja, tapi teknis pengaturannya seperti apa belum ada,” katanya. Menurutnya, efisiensi penggunaan listrik lebih mudah dilakukan karena tidak melibatkan pihak eksternal. Namun, jika terkait makan minum, seperti adanya tamu penting seperti Presiden atau Menteri, maka perlu pertimbangan lebih lanjut.
Strategi Efisiensi Lainnya
Gubernur Dedi Mulyadi juga telah menginstruksikan agar biaya internet dan telepon serta pemakaian air dikurangi agar anggaran yang didapatkan dari efisiensi dapat dialokasikan untuk pelayanan masyarakat. “Agar layanan kita pada masyarakat tidak berubah meskipun anggaran kita mengalami penurunan tajam,” ujarnya.
Selain itu, pemangkasan juga akan dilakukan pada jamuan makan yang sudah dianggarkan di Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar sebesar Rp5 miliar. Menurut Agus, biro cukup menganggarkan biaya untuk kebutuhan minum selama satu tahun. Jika kegiatan harus menyediakan jamuan makanan, pihaknya lebih memilih untuk memasak langsung dengan menggunakan jasa tukang masak. Dengan strategi ini, sajian akan lebih fresh dan Pemprov tidak mengeluarkan anggaran besar. “Tidak ada katering,” ujarnya.
Kesimpulan
Dengan berbagai langkah efisiensi yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mempertahankan kualitas pelayanan masyarakat meskipun menghadapi penurunan anggaran. Efisiensi penggunaan listrik, air, internet, serta pengaturan makan minum menjadi fokus utama dalam upaya penghematan anggaran. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan anggaran yang dialokasikan dapat lebih optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.