Persiapan BTN dalam Menyerap Dana Pemerintah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) telah memastikan bahwa seluruh dana pemerintah sebesar Rp25 triliun yang ditempatkan di perseroan akan terserap sepenuhnya pada November 2025. Hal ini didukung oleh adanya likuiditas yang kuat serta penurunan biaya dana yang terus berlangsung.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyampaikan kepastian tersebut setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sempat mempertimbangkan untuk memindahkan dana dari BTN karena penyerapannya yang masih rendah dibandingkan dengan bank-bank lain seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI.
“BTN optimistis bahwa seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp25 triliun akan terserap 100% pada bulan November 2025,” ujar Nixon dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).
Nixon menjelaskan bahwa penyerapan dana yang relatif lambat pada tahap awal disebabkan oleh mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus, yaitu pembiayaan ke sektor perumahan, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR).
Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya, mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit. Selain itu, dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, plafon kreditnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi.
“Secara umum, plafon kredit korporasi untuk nasabah institusi jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk satu debitur,” kata Nixon.
Dia menambahkan bahwa penyerapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun oleh BTN masih dalam tahap awal seiring dengan proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap sesuai dengan pipeline kredit yang telah dijadwalkan.
BTN telah menyiapkan pipeline kredit yang kuat di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah. Total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, melebihi dana penempatan uang negara sebesar Rp25 triliun. “Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” ujarnya.
Hingga September 2025, BTN telah menyalurkan dana pemerintah untuk kredit sebesar Rp10,5 triliun. Angka itu setara 42% dari total dana yang ditempatkan pemerintah di BTN sebesar Rp25 triliun. Namun, lanjut Nixon, dana yang baru di-reimburse hanya sebesar Rp4,5 triliun, sedangkan sisanya akan ditagih BTN pada bulan ini alias Oktober 2025.
Adapun Nixon menegaskan bahwa pihaknya tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat agar kualitas kredit yang disalurkan tetap terjaga. Perseroan juga berpedoman pada ketentuan dan tujuan penggunaan dana pemerintah seperti yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.
“Seluruh penyaluran dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan serta tujuan penggunaan dana dari Kementerian Keuangan, sehingga secara kapasitas BTN siap sepenuhnya menyerap dana yang ditempatkan pemerintah,” tutur Nixon.
Pertimbangan Menteri Keuangan
Dalam catatan Bisnis, Purbaya mempertimbangkan untuk mendistribusikan sebagian dana pemerintah yang tersisa di BTN ke tempat lain, lantaran serapannya terendah di antara Himbara lainnya. Kendati begitu, dia tidak memerinci lebih lanjut ke mana kas pemerintah itu akan dipindahkan.
“Mungkin Rp15 triliun saya akan distribusi ke tempat lain, kalau mereka enggak bisa nyerap juga. Tapi saya akan tanya ke mereka. Bisa enggak mereka nyerap yang sisanya itu. Kalau cuma Rp10 triliun kan terlalu kecil,” ujarnya kepada wartawan melalui video conference dari Jakarta pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Purbaya menyebut awalnya BTN merupakan Himbara yang paling optimistis dalam menyerap dana pemerintah itu. Ke depan, dia membuka kemungkinan untuk bertemu langsung dengan pihak BTN.