Rencana Pemerintah Membentuk Family Office di Bali Dinilai Masih Kurang Kuat
Pemerintah Indonesia berencana untuk menarik investasi besar melalui pembentukan family office di Bali. Namun, rencana ini dinilai belum memiliki fondasi yang cukup kuat, terlebih dengan adanya persaingan ketat dari Singapura.
Andry Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyatakan bahwa upaya menarik keluarga kaya ke Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada insentif pajak dan daya tarik geografis. Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari Singapura, yang telah menjadi magnet bagi ribuan family office di kawasan Asia Tenggara.
Singapura unggul karena memiliki ekosistem keuangan berkelas internasional, didukung infrastruktur dan pasar modal yang maju. Selain itu, negara tersebut memiliki rezim pajak yang kompetitif seperti tidak ada pajak warisan, tidak ada pajak keuntungan modal (capital gain), dan sistem yang konsisten dalam jangka panjang. Hal ini membuat keluarga ultra kaya merasa nyaman untuk menempatkan asetnya di Singapura.
"Jadi keberlanjutan dari sistem perpajakannya juga cukup baik dan ini menurut saya tidak bisa ditawarkan pada hari ini oleh Indonesia ya, karena memiliki tax regime [rezim pajak] yang cukup jelimet," ujar Andry.
Selain aspek fiskal, Andry menilai stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjadi faktor penentu utama bagi investor kaya dalam memilih tempat pengelolaan asetnya. Stabilitas ini, menurutnya, juga dimiliki Singapura yang konsisten menjaga risiko politik dan hukum pada level yang sangat rendah.
Oleh sebab itu, Andry mengingatkan agar pemerintah tidak menempatkan family office hanya sebagai proyek branding ekonomi Bali. Meskipun pariwisata Bali sudah sangat terkenal, nilai tambah ini hanya sedikit bagi keluarga super kaya.
Lebih dari itu, para investor kakap lebih mencari ekosistem finansial dan stabilitas politik-hukum. Andry pun mendorong pemerintah sebaiknya memperkuat fondasi kelembagaan dan regulasi investasi serta perlindungan aset terlebih dahulu.
“Jadi jangan membuat mereka itu seolah-olah hanya orang kaya saja yang ingin liburan gitu. Jadi mereka harus disiapkan beberapa hal tadi [ekosistem keuangan yang baik dan kepastian politik-hukum],” tutupnya.
Family Office dan Pusat Keuangan Baru di Bali
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan ingin merealisasikan pembentukan family office alias perusahaan surga pajak bagi konglomerat di Bali. Diketahui, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Kementerian Keuangan sedang merancang program transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru di Indonesia.
Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan bahwa program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan family office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan. Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia," ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).
Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.
"Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia," jelasnya.