Tingkat Pengangguran Terbuka di Kepulauan Riau
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri per Februari 2025, jumlah pengangguran mencapai 75.210 orang atau 6,89 persen dari total angkatan kerja. Angka ini menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran kedua tertinggi di Indonesia.
Kota Batam menjadi penyumbang terbesar dengan 50.431 orang penganggur, mencerminkan tantangan tersendiri bagi kawasan industri yang selama ini menjadi magnet investasi nasional tersebut.
Tren Penurunan Selama Dua Tahun Berturut-turut
Meski tergolong tinggi, data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kepri terus menurun dalam dua tahun terakhir. Pada Februari 2023, TPT tercatat sebesar 7,61 persen atau 84,23 ribu orang, dan berhasil ditekan menjadi 6,89 persen pada Februari 2025. Penurunan ini terjadi secara merata di tujuh kabupaten dan kota di wilayah Kepulauan Riau.
Beberapa contoh penurunan signifikan antara lain: - Kota Batam: dari 11,79 ribu penganggur pada 2020 menjadi 7,68 ribu orang pada 2024. - Kabupaten Karimun: dari 8,36 ribu menjadi 5,52 ribu orang. - Kota Tanjungpinang: turun dari 9,30 ribu menjadi 4,69 ribu orang.
Tren serupa terjadi di daerah lainnya: - Kabupaten Bintan: 8,86 ribu → 4,53 ribu orang - Kabupaten Natuna: 4,10 ribu → 3,89 ribu orang - Kabupaten Lingga: 4,41 ribu → 3,38 ribu orang - Kabupaten Kepulauan Anambas: 3,44 ribu → 2,38 ribu orang
Penurunan yang konsisten ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Kepri, terutama setelah pandemi.
Program Strategis untuk Menekan Pengangguran
Keberhasilan tersebut tak lepas dari program strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad. Dalam periode 2021–2024, Pemprov Kepri melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berhasil menyalurkan 71.182 tenaga kerja ke berbagai sektor industri.
Dari jumlah itu, 36.013 merupakan tenaga kerja laki-laki, sedangkan 35.169 adalah tenaga kerja perempuan. Mereka tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kepri, antara lain: - Kota Batam: 41.916 orang - Kabupaten Bintan: 24.603 orang - Kabupaten Karimun: 1.485 orang - Kota Tanjungpinang: 676 orang - Kabupaten Lingga: 2.478 orang - Kabupaten Kepulauan Anambas: 20 orang - Kabupaten Natuna: 4 orang
Rinciannya, tahun 2021 menjadi awal yang kuat dengan 26.167 tenaga kerja terserap. Angka ini berlanjut dengan 16.362 pekerja pada tahun 2022, meningkat menjadi 16.550 pekerja di 2023, dan 12.103 pekerja hingga Mei 2024.
Fokus pada Peningkatan Kualitas SDM Lokal
Gubernur Ansar Ahmad menegaskan, upaya menekan pengangguran tidak hanya berfokus pada penyaluran tenaga kerja, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar masyarakat Kepri mampu bersaing di pasar kerja modern.
Salah satu langkah strategisnya ialah memberikan pelatihan dan pembekalan keahlian bagi lebih dari 2.000 milenial, yang kini telah terserap sebagai tenaga kerja profesional di berbagai sektor. Selain itu, Pemprov Kepri juga membangun Balai Latihan Kerja (BLK) dan UPT Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) di kawasan FTZ Sei Bati, Kabupaten Karimun.
“Pembangunan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitasnya agar dapat bersaing di dunia kerja,” ujar Gubernur Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Sabtu (11/10/2025).
Program lain yang kini berjalan ialah Pemagangan Tenaga Kerja Dalam Negeri, yang memberikan pengalaman kerja nyata bagi pencari kerja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kepri.
Dampak Positif: Turunnya Angka Kemiskinan dan Peningkatan Gini Rasio
Menurunnya angka pengangguran turut berdampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 117,28 ribu orang, turun sebanyak 7,68 ribu orang dibandingkan September 2024.
Persentase penduduk miskin juga menurun dari 4,78 persen menjadi 4,44 persen, menjadikan Kepri provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sumatera dan keempat terendah di Indonesia sejak tahun 2015.
Sementara itu, gini rasio atau tingkat ketimpangan pendapatan di Kepri menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Angkanya tercatat berturut-turut sebesar 0,339 (2021), 0,325 (2022), 0,340 (2023), 0,357 (2024), dan 0,382 (2025). Kenaikan gini rasio ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan kelompok masyarakat menengah yang lebih cepat dibandingkan kelompok berpenghasilan rendah.
Meski demikian, kondisi ini masih mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dengan pergeseran struktur pendapatan di kalangan pekerja produktif.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya menjadikan daerah ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Indonesia. Penurunan pengangguran, meningkatnya kompetensi tenaga kerja, serta menurunnya tingkat kemiskinan menjadi bukti nyata keberhasilan program pembangunan berbasis sumber daya manusia.
“Kepri memiliki potensi luar biasa. Tugas kita adalah memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan daerah,” tegas Ansar Ahmad.